Jawa Pos Incar 75% Saham TPI???

Jawa Pos Group dikabarkan telah mengajukan penawaran membeli 75 persen saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) milik PT Media Nusantara Citra Tbk, unit usaha dari PT Global Mediacom Tbk.

Chief Executive Officer Jawa Pos Dahlan Iskan mengakui pihaknya tertarik membeli saham stasiun televisi tersebut. "Kami memang berminat. Saya telah menunjuk orang untuk mengkaji dan melakukan negosiasi," ujarnya kepada Tempo, Selasa lalu.

Dahlan mengatakan upaya melakukan pengkajian pembelian ini karena mendengar pemilik stasiun televisi itu berencana melepas kepemilikan. "Jadi kami coba untuk menawar," katanya.
Sumber Tempo di kalangan pasar modal mengatakan Dahlan Iskan sejatinya tidak sendiri dalam upaya membidik TPI. Menurut dia, semula sebuah perusahaan bank investasi di Singapura, yang mewakili pemilik TPI, menawari bos Para Group, Chairul Tanjung, untuk membeli.
Kemudian, dia melanjutkan, Chairul Tanjung yang telah memiliki Trans TV dan Trans-7 mengajak Dahlan Iskan mengkaji rencana itu. "Jadilah Dahlan Iskan yang ditunjuk untuk maju menawar TPI," katanya.

Sumber itu mengungkapkan, dari pembicaraan awal, bankir investasi menyebutkan nilai Rp 700 miliar untuk pembelian 75 persen saham TPI. "Nilai itu yang diminta sang pemilik," kata sumber tersebut. Dia mengungkapkan rencana penjualan TPI itu tak lepas dari adanya kebutuhan dana besar yang harus dipenuhi Global Mediacom pada 16 Desember ini. Dana besar adalah untuk membayar obligasi PT Mobile-8 Telecom Tbk (pemilik operator seluler Fren) senilai US$ 100 juta dan Rp 625 miliar yang sebagian jatuh tempo pada 16 Desember mendatang. "Meski telah dijual ke Jerash Investment, Global masih memiliki kewajiban membayar obligasi itu," kata sumber tersebut.

Dahlan yang dimintai konfirmasi soal keterlibatan Chairul Tanjung mengaku tidak tahu. "Wah, Pak Chairul Tanjung juga berminat, ya? Berat dong saingan saya," katanya sambil tertawa.
Dia mengaku akan maju sendiri dalam upaya menawar TPI ini. "Ini sepenuhnya rencana Jawa Pos," katanya. Terkait dengan harga Rp 700 miliar yang disebut-sebut diminta pemilik TPI, Dahlan mengaku nilai tersebut terlalu tinggi. "Kalau seharga itu bagi kami berat."

Menurut Dahlan, rencana untuk membeli TPI sejalan dengan rencana Jawa Pos memiliki televisi swasta nasional. "Kami kan sudah memiliki sejumlah stasiun televisi daerah. Sekarang saatnya untuk punya yang kelas nasional," katanya. Sumber Tempo lainnya yang dekat dengan Para Group juga mengaku membenarkan soal adanya tawaran pembelian TPI. Menurut dia, informasi soal adanya kebutuhan dana besar yang harus dipenuhi pada 16 Desember ini menjadi alasan pelepasan TPI tersebut. "Kami mendengar seperti itu," katanya.

Saat dimintai konfirmasi soal ini, Chairul Tanjung membantah. "Informasi itu tidak benar dan menyesatkan," ujarnya dalam pesan pendek kepada Tempo. Bantahan serupa datang dari Presiden Direktur Global Mediacom Hary Tanoesoedibjo. "Itu tidak benar. Rumor dari mana lagi itu?" katanya kepada Tempo kemarin. Dia mengatakan saat ini Global Mediacom belum ada rencana melego TPI. "Jadi bagaimana mungkin ada yang berminat kalau kami tidak ingin menjual," kata Hary.

Selain soal penjualan TPI, Hary membantah kabar soal adanya kewajiban pihaknya menyediakan dana untuk membayar obligasi Mobile-8 pada 16 Desember mendatang. "Kami bukan pemegang saham mayoritas Mobile-8 lagi. Sudah dilepas ke pihak lain," katanya.

Jerash Investment, special purpose vehicle asal Dubai, kini menguasai 32 persen saham Mobile-8. Global Mediacom hanya memiliki 19 saham Mobile-8. Global Mediacom melepas sahamnya ke Jerash dengan tujuan agar mempertajam fokus strategi perseroan. Pada 3 Desember lalu, analis Moody's Investor Services, Ivan Palacious, dalam siaran persnya menyatakan kemungkinan gagal bayar (default) Mobile-8 atas percepatan pembayaran obligasi senior tanpa jaminan US$ 100 juta bisa memicu gagal bayar silang (cross default) atas obligasi Rp 675 miliar.

Surat utang rupiah Fren itu akan jatuh tempo Maret 2012. Obligasi ini berbunga 12,375 persen per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Ivan ragu dengan kemampuan Fren dalam membayar surat utang itu. Hingga akhir September 2008, kas dan setara kas serta dana investasi jangka pendek Fren hanya Rp 681,33 miliar

Read More ..

Astro Ajukan Kasasi Kasus Hak Siar Liga Inggris

All Asia Media Network FZ-LCC (AAMN), afiliasi dari All Asia Networks Plc. (Astro), pada Senin (15/12) akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengesahkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus hak siar "English Premier League" (EPL/Liga Primer Inggris).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, AAMN juga minta MA untuk tidak melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut sampai kasus korupsi terhadap Eksekutif Lippo Billy Sindoro diputuskan."Permintaan kami agar Mahkamah Agung menunda merupakan sesuatu yang baru. Kami merasa bahwa langkah ini sangat diperlukan mengingat temuan yang mengejutkan di dalam dakwaan terhadap Billy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Selasa, 9 Desember 2008 lalu," kata Kuasa Hukum AAMN Alexander Lay dalam keterangan tertulis tersebut.

Alex merujuk pada dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Billy Sindoro yang diduga menyuap Anggota KPPU Mohammad Iqbal agar memasukkan Diktum nomor 5 ke dalam putusan KPPU atas kasus EPL, dimana AAMN merupakan salah satu terlapor.Dalam diktum tersebut, PTDV (sebuah perusahaan TV berbayar di bawah Grup Lippo dimana program EPL dipasok oleh AAMN) dibebaskan dari seluruh tuntutan. Sedangkan AAMN, diputuskan sebagai pihak yang bersalah.

Di dalam Diktum nomor 5 tersebut, KPPU memerintahkan agar AAMN menjaga hubungan dan tidak menghentikan pelayanan kepada PT Direct Vision sampai adanya penyelesaian hukum dengan Grup Lippo.Alexander Lay mengatakan, diktum 5 telah melampaui "scope" perkara ini karena diktum nomor 5 mewajibkan AAMN memasok seluruh saluran atau "channels (lebih dari 40 channels) dan perangkat penyiaran, kepada PTDV, bukan hanya "channel" EPL AAMN mengajukan keberatan atas temuan-temuan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk Diktum nomor 5 atas alasan bahwa bukanlah wewenang KPPU untuk memutuskan sengketa bisnis perusahaan swasta dan bahwa Grup Lippo bukan merupakan salah satu pihak yang mengajukan tuntutan kepada KPPU terkait kasus EPL.

Meskipun argumen ini disampaikan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Desember 2008 tetap mengesahkan Putusan KPPU.Alex menyampaikan bahwa AAMN akan mengajukan kasasi atas seluruh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta agar MA menunda pemeriksaan atas kasasi tersebut.

Permintaan ini dilakukan terkait dengan informasi yang terdapat di dalam dakwaan atas Billy Sindoro yang diduga menyuap anggota KPPU Mohammad Iqbal agar memasukkan Diktum nomor 5 ke dalam Putusan KPPU terkait kasus EPL.Jika dakwaan tersebut benar, maka jelaslah bahwa putusan tersebut dimanfaatkan dengan tujuan lain yang terkait dengan sengketa bisnis antara Grup Lippo dan Astro.

Dengan demikian, bukti yang diperoleh oleh penuntut dan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas Billy Sindoro akan memiliki dampak langsung terhadap Kasasi AAMN kepada Mahkamah Agung."Jika Billy Sindoro terbukti bersalah, maka ini berarti bahwa Billy Sindoro menyuap Mohammad Iqbal untuk memasukkan Diktum nomor 5 ke dalam Putusan KPPU. Sehingga bukan, sebagaimana yang diakui oleh KPPU, atas dasar pertimbangan kepentingan pelanggan melainkan atas dasar kepentingan Billy Sindoro atau siapa pun tuannya," ungkap Alex.

"Hal ini juga berarti bahwa AAMN sepenuhnya tidak bersalah karena KPPU seharusnya tidak memasukkan Diktum tersebut di dalam putusan," katanya."Atas alasan-alasan tersebutlah kami meminta Mahkamah Agung mengesampingkan persyaratan UU Persaingan Usaha yang mengharuskan pemeriksaan dalam 30 hari kerja dan menunda pengadilan sampai sidang atas Billy Sindoro selesai," katanya.

Sementara itu Humphrey Djemat, yang menjadi kuasa Hukum Billy Sindoro, tengah mempelajari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (9/12).Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu sejak 8 Juni 2008 lalu, Billy Sindoro tidak lagi memegang jabatan apa pun di kelompok perusahan Lippo (Group Lippo), khususnya telah mengundurkan diri sejak tanggal tersebut sebagai Presiden Direktur PT First Media Tbk.

Dengan demikian tentunya fakta persidangan akan mengungkapkan apakah ada hubungannya putusan KPPU tanggal 29 Agustus 2008 yang menyangkut Hak Siar Liga Inggris dengan kasus Iqbal-Billy ini."Sebagaimana kita ketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 telah memberikan putusannya yaitu mengukuhkan putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tersebut atau dengan kata lain menolak permohonan banding dari pihak All Asia Multimedia Networks (Astro Malaysia) dan ESPN Star Sports," ujar Humphrey. "Pada putusannya, PN Jakarta Pusat menilai putusan KPPU tersebut sudah tepat dan benar dan diambil sesuai kewenangan KPPU," tambahnya.

Read More ..

Republik Mimpi Tolak Intervensi Pihak Asing

Acara talk show Republik Mimpi mendapatkan poin tertinggi kedua sebagai program talk show paling diminati setelah Kick Andy. Meski begitu, program parodi politik pertama di Indonesia itu untuk kali ketiga menyatakan berhenti. Keputusan untuk berhenti tayang lagi itu disampaikan Hafiz Syahnara, manajer Republik Mimpi. Alasannya, pihaknya tidak ingin bekerja di bawah tekanan dan merasa didiskriminasi pihak asing.

Effendi Gazali selaku penggagas acara Republik Mimpi membenarkan hal itu. Republik Mimpi serasa dijadikan acara kelas tiga yang syutingnya harus sekaligus dua episode dalam satu kesempatan.Selain itu, kata dia, studionya terpencil dan berpindah-pindah. "Kami dianggap bukan prioritas. Tapi, saya tekankan, kami tidak ada masalah dengan antv ataupun Star TV. Divisi news sangat mendukung, terutama Uni Lubis dan Pak Azkarmin Zaini. Kami berutang budi," tegasnya. Sejak awal tayang di antv, lanjut Effendi, Republik Mimpi tidak pernah bisa tayang siaran langsung. Namun, sebelum benar-benar berhenti, keinginan siaran langsung tersebut terpenuhi. Yakni, syuting di Istana Wakil Presiden dengan bintang tamu Jusuf Kalla pada 20 November. Itu menjadi siaran live perdana sekaligus terakhir karena setelah itu mereka menyatakan berhenti.

Hafiz mengatakan baru bisa tayang lagi jika indikasi pelanggaran karena ada intervensi pihak asing di stasiun TV Indonesia terbukti. Yakni, sosok pria asing bernama Brad Cox yang selama ini dikenal sebagai head of content atau direktur program antv dan Star TV. Hal itu bukan sekadar karena kiprahnya, kata Hafiz, tapi lebih karena bertentangan dengan Undang-Undang No 32/2004 tentang Penyiaran. Pada pasal 16 ayat 2 tertulis, orang asing tidak boleh menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta di Indonesia, kecuali untuk urusan teknik dan keuangan.

Brad Cox sudah diperiksa petugas Imigrasi dan sedang dikaji oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Departemen Komunikasi dan Informatika.. Maka, kata Effendi, untuk sementara Republik Mimpi lebih baik berhenti terlebih dahulu. "Istilahnya, mati berkalang tanah daripada dijajah orang asing," tuturnya.

Pengumuman rating acara talk show itu berdasar riset rating publik oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bersama Yayasan SET dan The Habibie Center selama Oktober hingga November 2008 di sepuluh kota di Indonesia. Hasil riset itu dipaparkan di Hotel Sofyan Betawi Rabu (3/12). Pada kategori talk show, Republik Mimpi mendapatkan poin 70,8 di bawah Kick Andy yang meraih poin 94,3. Setelah itu, ada Dorce Show, Ceriwis, dan Empat Mata, yang masing-masing poinnya tidak sampai angka 50.

Read More ..

Protes Tayangan Iklan, Komnas PA Somasi KPI

Elshinta.com melaporkan : Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melayangkan somasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera meninjau dan menghentikan tayangan iklan di televisi.Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komnas PA, Muhammad Joni di kantornya, Jakarta, Rabu (10/12).

Somasi tersebut, kata Joni, dilayangkan terkait semakin banyaknya iklan, promosi dan sponsorhip rokok yang dilakukan oleh para produsen rokok dalam rangka memancing anak dan remaja melalui media televisi. Komnas PA, kata Joni, beranggapan bahwa para produsen rokok telah melanggar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Menurut Joni, setelah dua kali mengirimkan surat permohonan peninjauan dan penghentian iklan rokok di televisi, hari ini Komnas PA mensomasi KPI terkait iklan produk rokok yang dinilai melanggar Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No.19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Komnas PA menduga, banyak pelanggaran dilakukan oleh produsen rokok dengan menayangkan iklan terselubung di luar jam tayang yang telah ditentukan, dengan cara sponsorship, utamanya dalam acara atau kegiatan yang bertemakan remaja.Menurut UU, sedianya iklan rokok boleh ditayangkan pukul 21.30 hingga 05.00.

Read More ..

Mantan Dirut TVRI Dituntut 7 Tahun

Jakarta, kompas - Mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing dituntut tujuh tahun penjara karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan teknis produksi di TVRI. Tobing didakwa melakukan penggelembungan harga atau mark up sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 5,21 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Selain hukuman penjara, Sumita juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp 1,736 miliar.

Menurut jaksa, Sumita terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 8 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengadaan peralatan teknis tersebut, panitia lelang mengajukan dana sebesar Rp 11,3 miliar. Padahal, harga sebenarnya hanya sebesar Rp 5,9 miliar sehingga ada selisih perbedaan harga sebesar Rp 5,2 miliar.

Menurut jaksa Mulyono, penentuan harga dilakukan sendiri oleh Sumita tanpa melibatkan Direktur Administrasi dan Keuangan TVRI serta Direktur Teknik. Hal itu mengakibatkan tidak pernah adanya pengkajian dan studi kelayakan atas barang-barang yang diusulkan.
Jaksa juga menilai pengadaan peralatan teknis penyiaran tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Pengadaan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 mengingat pelaksanaan lelang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan melalui media cetak ataupun papan pengumuman resmi.

Nilai jaksa memanipulasi
Jaksa Hapastian Harahap menilai tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa kecuali bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Sementara hal-hal memberatkan, Sumita dinilai mempersulit jalannya persidangan, melempar tanggung jawab ke bawahan, dan perbuatan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menanggapi hal tersebut, Sumita menilai jaksa telah memanipulasi fakta persidangan. Menurut dia, harga patokan sementara peralatan teknis yang diajukan dibuat oleh Direktur Teknis Akhmad Adi Wijaya. Sumita mengaku heran mengapa dia dipersalahkan dalam persoalan tersebut.

Read More ..

Bola Panas Menggelinding ke Gawang AoraTV

Akhir-akhir ini beberapa media memuat berita tentang PT Karyamegah Adijaya/AORA yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk menghindari keraguan dan kesalahpahaman masyarakat, khususnya para pelanggan dan mitra AORA, Direksi PTKA merasa perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Tentang pengambilalihan saham
Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan prinsip kami dalam berbisnis. Kami yakin hal ini akan menunjang keberhasilan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Pengalihan saham merupakan tindakan yang lazim dalam dunia bisnis dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang PT No. 40/2007.

Pengalihan saham tidak identik dengan pengalihan izin. Penjelasan Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 pasal 34 ayat 4 berbunyi: “Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.” Yang terjadi pada PTKA adalah perubahan kepemilikan saham, bukan pengalihan izin kepada pihak lain. Izin tetap melekat pada perusahaan. Selanjutnya, PP 52/2005 pasal 11 memungkinkan perubahan anggaran dasar lembaga penyiaran berlangganan dengan syarat dilaporkan kepada Menteri. PTKA telah memenuhi ketentuan pelaporan tersebut.

Dengan demikian, pengalihan saham PT Karyamegah telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 15 September 2008.

2. Proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
PTKA memperoleh izin prinsip penyelenggaraan penyiaran pada tanggal 3 September 2007 melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menteri) dengan rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain PTKA, ada 4 perusahaan TV berlangganan baru lainnya yang memperoleh izin prinsip pada waktu yang sama, yaitu: OKE Vision/PT Nusantara Vision (MNC Group), B-Vision/PT Media Commerce Indonesia (Bakrie Group), I-Sky-Net/PT Cipta Skynindo (Skynet Group/Taiwan) dan Penta Vision/PT Global Comm Nusantara (Safuan TV).

Sesuai ketentuan izin prinsip dan PP 52/2005, PTKA beserta operator TV berlangganan baru lainnya wajib menyelenggarakan uji coba siaran dalam waktu 1 tahun sejak terbitnya izin prinsip dan sudah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi uji coba siaran paling lambat 2 bulan sebelum masa uji coba siaran/izin prinsip berakhir, dalam hal ini 3 Juli 2008. PTKA berhasil mengajukan permohonan evaluasi uji coba siaran kepada Menteri pada bulan Juni 2008 atau sekitar 1bulan menjelang batas waktu yang ditentukan.

Sebelumnya, mulai dari bulan Januari hingga April 2008, PTKA telah menempuh jalan panjang mempersiapkan uji coba siaran, mulai dari merekrut sumber daya manusia, membangun infrastuktur teknis dan fasilitas lainnya (jaringan distribusi, instalasi dan pelayanan pelanggan), serta melengkapi perizinan. Untuk penyewaan transponder satelit, PTKA bekerja sama dengan penyelenggara jaringan (PT Patra Telekomunikasi Indonesia/ Patrakom) yang kemudian melakukan pengurusan hak labuh (landing right) serta Izin Stasiun Radio (ISR) ke Ditjen Postel. PTKA juga memastikan bahwa seluruh perangkat teknis yang digunakan telah disertifikasi sesuai aturan.

Hal lainnya yang disiapkan adalah menandatangani kesepakatan penyiaran dengan televisi-televisi free-to air dan para pemasok saluran/program internasional.
Pada bulan Mei 2008, PTKA berhasil memulai uji coba siaran dengan melibatkan 150 pelanggan bebas biaya di 7 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Medan) menayangkan 12 saluran yang terdiri dari 6 televisi free-to-air lokal dan 6 saluran program internasional. Pada bulan Juni 2008 (1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan), PTKA mengirimkan permohonan tertulis kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi uji coba siaran. Menteri kemudian menugaskan tim evaluasi yang terdiri dari unsur Depkominfo (SKDI dan Postel) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada bulan Juli 2008. Evaluasi mencakup aspek: administrasi, teknis dan program siaran. Tim juga melakukan uji kualitas dan kekuatan transmisi di: Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar dengan hasil memuaskan. Izin tetap (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) PTKA diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2008 dan diserahkan melalui KPI pada tanggal 31 Juli 2008. PP 52/2005 mengatur waktu penerbitan izin tetap oleh Menteri yaitu paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus.

Menilik proses di atas, Izin Penyelenggaraan Penyiaran PTKA diperoleh sesuai prosedur dan dalam kurun waktu yang ditetapkan Pemerintah. Kami sungguh prihatin atas prasangka negatif yang ditujukan kepada MenteriKomunikasi dan Informatika RI serta Komisi Penyiaran Indonesia beserta jajarannya. Kita seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan konsisten mengikuti peraturan yang berlaku.

Tentang AORA/PT Karyamegah Adijaya
AORA, televisi berlangganan berbasis satelit yang bernaung di bawah PT Karyamegah Adijaya, memulai siarannya yang berjangkauan nasional pada Agustus 2008 dengan meluncurkan Paket Perdana Terbatas Olimpiade Beijing 2008. Empat dari 10 salurannya dikhususkan untuk tayangan eksklusif Olimpiade Beijing 2008. Dengan diperolehnya hak siar tunggal Barclays Premier League (BPL) musim tanding 2008/2009 untuk televisi berbayar di Indonesia, AORA menawarkan paket baru 12 saluran termasuk ESPN dan STAR Sports yang menayangkan secara lengkap 370 pertandingan Liga Inggris (BPL) musim 2008/2009. AORA merencanakan grand launching pada kwartal pertama 2009 dengan menyajikan lebih dari 50 pilihan saluran program, lokal maupun internasional. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Layanan Pelanggan AORA di 0804-1-333888 / 021 - 57894 888 atau kunjungi situs www.aora.tv

Read More ..