Hasil pertemuan MUI Se-Sumatera yang menginginkan agar Majelis Ulama Indonedia (MUI) Pusat mendirikan sebuah stasiun TV dinilai sangat tepat oleh salah satu Ketua MUI KH. Cholil Ridwan. Dia menegaskan wacana TV untuk umat Islam ini telah lama didiskusikan. “Kita tidak saja mendesak untuk memiliki stasiun TV, bahkan kita telah terlambat memilikinya. Seharusnya TV ini sudah ada sejak lama,” tegasnya kepada salah media Islam, saat ditemui di kampus Pesantren Husnayain Jakarta Timur.
Menurut Cholil, MUI terhitung terlambat mengusulkan ini, sebab jika dihitung umat Islam yang mayoritas, seharusnya telah memiliki stasiun TV sejak lama. “Umat Islam hingga saat ini masih belum punya. Padahal dari segi kuantitas di Indonesia kita mayoritas, tetapi faktanya dalam hal-hal yang sifatnya strategis untuk pencerdasan umat seperti stasiun TV ini, kita selalu ketinggalan,” imbuhnya.
“Rencana pendirian TV untuk umat Islam ini telah lama dibicarakan. Akan tetapi setelah melihat historis terbentuknya, tujuan dan fungsi MUI itu sendiri, maka pendiriann TV oleh MUI dinilai kurang pas. Akhirnya setelah melalui diskusi panjang, diputuskan bahwa MUI hanya bisa membackup, mendorong, dan memfasilitasi umat Islam yang ingin merealisasikan ide itu,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa MUI tidak bisa langsung terjun dalam ranah-ranah eksekusi, seperti harus mendirikan TV, berdakwah secara praktis, dan lain-lain. MUI hanya bisa mendorong dan mengembangkan ide-ide strategis yang dibutuhkan untuk pembinaan dan pencerdasan umat Islam.
Selain itu disebutkan pula bahwa mendirikan TV bukan langkah yang mudah, sekalipun bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. “Mau mendirikan TV itu mudah, tinggal melengkapi persyaratan izinnya. Namun kita sering kewalahan ketika harus mengembangkannya,” jelasnya.
Bagi Cholil, TV merupakan unit usaha yang tentu tidak bisa beroperasi tanpa dukungan materi yang memadai. Pendirian TV bisa terlaksana jika elemen strategis dalam masyarakat Muslim memiliki satu kesepakatan bersama bahwa TV ini perlu untuk didirikan.
Hal semacam ini tentu tidak bisa dilimpahkan secara mutlak kepada MUI. Perlu ada sinergitas umat. Oleh karena itu, Cholil memberikan peluang kepada ormas Islam untuk duduk bersama merespon usulan hasil pertemuan MUI Se-Sumatera. Sebab dengan kebersamaan ormas Islam, sesuatu yang berat dapat menjadi ringan karena problem besar itu dipikul secara bersama-sama.
Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera mengusulkan kepada MUI Pusat untuk mendirikan stasiun televisi bernuansa religius untuk mengantisipasi perkembangan media elektronik yang dapat merusak akidah moral Islam.
Salah satu hasil rumusan silaturahim umat Islam Se-Sumatera yang berakhir di Asrama Haji Medan kala itu, MUI Sumatera juga meminta kepada pemerintah c/q KPI untuk melarang siaran televisi yang menyiarkan pornografi, pornoaksi, maupun siaran yang merusak akidah dan siaran infortainment menyebar fitnah.
Usulan pendirian TV itu ditandatangani 7 Ketua MUI, yakni Prof Dr H Wajul Walidin Ak MA (NAD), Prof Dr H Mohd. Hatta (Medan), Prof Dr Hj Hayati Nizar (Sumbar), Mahfuzah Ismail S.Ag (Riau), H Mohd Ali AR (Kepri) dan H Abrar Zym S.Ag (NAD), serta Ketua Tim Perumus Dr H Maratua Simanjuntak didampingi sekretaris Drs H Syuaibun M.Hum. (KPI)
18 Januari 2010
MUI Dorong Umat Islam Dirikan TV
13 Januari 2010
TVRI Belum Bebas dari Beban Politik
Pembubaran dan penyatuan fungsi TVRI dan RRI mendapat kecaman dari sejumlah masyarakat sipil. Pembubaran TVRI dan RRI dianggap sebagai langkah mundur yang bukannya menyelesaikan fungsi lembaga penyiaran publik, tetapi akan menunjukkan bahwa TVRI belum terbebas dari beban-beban politik.
"TVRI belum terbebas dari beban-beban politik di masa lalu dan masa kini," tegas Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (13/1/2010). Beban masa lalu yang dimaksud, kata dia, adalah beban menjadi televisi milik pemerintah yang harus mendukung dan menyuarakan agenda-agenda politik pemerintah.
"Beban politik masa kini saya maksudkan adalah bahwa setiap rencana kebijakan muncul, setiap terjadi pergantian direksi atau dewan pengawas TVRI dan RRI, selalu didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik pragmatis," kata Agus.
Partai-partai tersebut berebut menempatkan orang-orangnya di TVRI. Hal tersebut, lanjutnya, tidak kondusif bagi perkembangan TVRI, kecuali partai-partai tersebut benar-benar mempunyai konsep yang jelas untuk mengembangkan TVRI sebagai penyiaran publik, dan tidak sekedar memperebutkan jabatan strategis TVRI dengan pertimbangan kepentingan ekonomi atau politis tertentu.
"Bukan rahasia lagi bahwa TVRI sering diminta untuk secara tidak proporsional memberitakan acara resmi tertentu," pungkasnya. (Kompas)
12 Januari 2010
KPID Cabut Izin Siaran TPI di Jawa Tengah
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah telah merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Informatika segera mencabut izin siaran stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jawa Tengah. "TPI tidak memiliki iktikad mengurus izin stasiun televisi berjaringan sehingga izin siarannya di Jawa Tengah layak dicabut," kata Kepala Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Hary Wiryawan kepada Tempo, Minggu (10/1).
KPI Daerah telah mengirimkan surat permintaan pencabutan itu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. KPI Daerah meminta agar Kementrian Komunikasi dan Informatika melaksanakan aturan dengan konsisten. "Harus tegas, kalau tidak stasiun televisi akan enak-enakan terus," kata Hari.
Hary menyatakan TPI menjadi satu-satunya stasiun televisi nasional yang hingga batas akhir pelaksanaan sistem stasiun berjaringan pada 28 Desember belum juga mengajukan permohonan izin. Sedangkan stasiun televisi lain tidak dicabut izin siarannya karena mereka telah beriktikad baik melaksanakan sistem berjaringan yang sesuai amanat Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 itu.
"Meski mereka belum bisa melakukan sistem berjaringan tapi setidaknya sudah mengajukan izinnya," kata Dosen Ilmu Komunikasi ini. Stasiun itu adalah Trans TV, Trans 7, TV One, ANTV, Metro TV, RCTI, Global TV, SCTV, dan TVRI.
KPI Daerah masih terus meneliti kelengkapan berkas yang diajukan para pengelola sembilan stasiun tersebut. Dari sembilan stasiun itu, yang prosesnya sudah selesai adalah TV One, Trans TV, dan Trans 7. "Mereka sudah mengajukan izin sudah lama," katanya. Sedangkan lainnya masih harus memperbaiki berkas karena belum lengkap.
Dari pantauan Tempo, hingga kini stasiun TPI masih beroperasi siaran di Jawa Tengah. Hary menyatakan saat ini KPI Daerah masih menunggu ketegasan dari Depkominfo. "Kami akan terus mendesak kepada Menkominfo," kata Hary.
Jika nanti izin TPI di Jawa Tengah sudah dicabut maka frekunsi yang selama ini digunakan TPI akan kosong. Nantinya, frekuensi atau kanal itu akan diambil alih oleh pemerintah. Selanjutnya, frekuensi akan dikompetisikan kepada para pemohon izin siaran. Para pemilik stasiun akan ramai-ramai mengajukan izin untuk merebut frekuensi bekas milik TPI tersebut.
Sistem televisi berjaringan mengharuskan stasiun-stasiun televisi yang berlokasi di Jakarta, jika menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, harus bekerja sama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan. Sistem ini harus diberlakukan mulai 28 Desember 2009.
Televisi nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan televisi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan, stasiun induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya di-relay oleh anggota (Pasal 34 ayat 1 dan 2 PP Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta).
Semangat dasar dari televisi berjaringan adalah terpenuhinya aspek keragaman kepemilikan dan materi acara serta menumbuhkan kearifan lokal. Aturan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. (Tempo Interaktif)
11 Januari 2010
Demo Karyawan Hadang HUT Indosiar ke 15
Manajemen Indosiar menghadapi aksi demo yang akan dilakukan oleh ratusan karyawannya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-15 stasiun TV swasta tersebut pada 11 Januari. "Kami sudah antisipasi. Mereka sudah minta izin mau melakukan demo. Ada sekitar 200 orang karyawan yang mau unjuk rasa. Tidak apa-apa asal mengikuti prosedur yang berlaku," kata Handoko, Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri di sela-sela media gathering HUT ke-15 Indosiar, hari ini.
Menurut dia, manajemen sudah mengetahui rencana aksi unjuk rasa tersebut. Sejauh ini tidak jadi masalah. Dia menuturkan pemicu demo tersebut karena sebagian karyawan minta kenaikan gaji, dengan sistem pukul rata. "Sementara manajemen memberlakukan kenaikan gaji bagi karyawan tersebut, melalui dua hal yaitu berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing karyawayan yang dinilai oleh atasannya [key performance indicator/KPI], dan melihat kondisi keuangan perusahaan saat itu," tuturnya. Selama ini, jelasnya, manajemen sudah menerapkan ketentuan upah minimum standar UMR, upah lembur, dan lainnya, sesuai dengan peraturan Depnaker. Saat ini, katanya, total jumlah karyawan Indosiar mencapai 1.500 orang. "Gaji mereka di sudah di atas rata-rata. Boleh dibandingkan dengan gaji stasiun televisi swasta lainnya. Kami memberi karyawan dengan upah yang layak dan cukup tinggi," ujar Handoko.
Sumber wartawan mengungkapkan salah satu penyebab demo tak lain tidak ada kenaikan gaji dalam kurun waktu yang lama. "Hampir 7 tahun gaji kami tidak naik," jelasnya.
Menyinggung target pendapatan Indosiar 2009, dia mengatakan belum dihitung. "Saya kira sampai Desember sudah bisa positif. Namun, pada September masih negatif dengan nilai kerugian senilai Rp.9 miliar," ujarnya. Untuk 2010 ini, Handoko belum berani menyebutkan berapa target kenaikan yang hendak dicapai. "Masih terlalu pagi. Kami belum menghitung hasil pendapatan 2009," kilahnya.
Sementara untuk menyambut HUT ke-15, Indosiar akan menampilkan acara berformat variety show bertajuk Semarak Fantasi 15. Dalam acara akbar tersebut dibuat panggung multimedia Giant LED berupa layar tipis berukuran besar, lengkap dengan permainan lighting yang spektakuler, dan menampilkan grup band papan atas. "Kami juga menampilkan koreografer kolosal. Acara ini akan disiarkan langsung 11 Januari pukul 19.00 WIB dari dua studio," kata Triandy Suyatman, Direktur Program Indosiar. Biaya untuk acara HUT ini, katanya, tidak sebesar acara HUT televisi swasta lainnya. "Sebab, kami memproduksi sendiri semua acara tersebut. Jadi anggaran lebih kecil, tapi hasilnya lebih besar," kilahnya tanpa menyebutkan angka. Dia menuturkan dalam rangkaian ulang tahun ini, pihaknya memberi kesempatan kepada pemirsa yang berulang tahun bertepatan dengan HUT Indosiar. "Mereka bisa mengkuti acara spesial Happy Song 11. Syaratnya pria/wanita semua umur dan harus mendaftar melalui happysong11@indosiar.com," ujar Triandy. Selain itu, tambahnya, juga ada Sepedaria 2010 yang diadakan pada 24 Januari. Start dan finish di Parkir Timur Senayan Jakarta. "Kami membuka seluasnya kepada masyarakat untuk ikut, karena banjir hadiah. Seperti tahu-tahun lalu pesertanya sampai 7.000 orang," ujarnya. Pada hari H tersebut, katanya, Indosiar menayangkan beberapa acara spesial selain Semarak Fantasi 15, FTV Lovely 15, Happy Song 11, dan film-film box office dalam gelar film Indosiar. (bisnis.com)
08 Januari 2010
Program Acara TV Turki : Jadikan Pemeluk Atheis Percaya Agama dan Tuhan
Apa yang akan terjadi ketika anda menempatkan seorang Imam Muslim, seorang pendeta Nasrani, seorang Rabbi Yahudi dan pendeta Budha dalam sebuah ruangan dengan 10 orang Atheis?
Dalam sebuah salah satu acara reality show nya, stasiun TV Kanal T berharap mendapat sebuah jawaban dari keberhasilan program acara yang akan mereka siarkan. Ide program acara ini adalah, para pemain yang memiliki agama diharapkan bisa merubah pemahaman dari pemain yang lain yang atheis tidak percaya Tuhan dan agama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan agama.
Hadiah yang akan didapat bagi pemain yang bisa merubah pemahaman para pemain yang atheis adalah berziarah ke tempat suci agama mereka masing-masing, Islam ke Makkah, kunjungan ke Vatikan bagi yang Nasrani, Yahudi ke Yerusalem serta ke Tibet bagi yang beramana Budha.
Namun otoritas keagamaan Islam dari negara sekuler Turki mempermasalahkan format dari game reality show ini, dan pejabat direktorat keagamaan Turki menolak untuk menyediakan seorang Imam untuk ditampilkan dalam acara reality show tersebut.
"Melakukan program acara televisi seperti ini hanya untuk kepentingan naiknya rating merupakan tindakan yang tidak menghormati dan melecehkan agama. Agama seharusnya tidak menjadi subjek untuk program hiburan," kata dewan tertinggi urusan keagamaan Turki - Hamza Aktan kepada kantor berita Anatolian setelah rencana program acara televisi itu muncul.
Pembuat acara game reality show "Penitents Compete" menolak tuduhan bahwa program acara yang mereka bikin dan akan tayang pada bulan September nanti akan merendahkan dan melecehkan agama.
Kami akan memberikan hadiah terbesar di dunia, yaitu hadiah mendapat hidayah untuk percaya kepada Tuhan, kata pimpinan eksekutif stasiun TV Kanal T Seyhan Soylu kepada Reuters. "Kami sama sekali tidak menyetujui orang yang menjadi atheis," ujar soylu.
Projek acara televisi ini memfokuskan perhatian pada masalah identitas keagamaan di negara Turki yang merupakan anggota Uni Eropa.
Dilaporkan telah 200 orang yang mendaftar untuk ikut dalam program acara game reality show ini dan 10 kontestan akan mulai dipilih pada bulan depan. Sebuah tim theologi akan memastikan bahwa peserta adalah benar-benar atheis yang akan ikut dalam acara ini. (berbagai sumber)
