Sebagian Acara Reality Show di TV Memang Kelewat Batas

Bagaimana sikap Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI atas tayangan reality show yang menabrak privasi? ”Sebagian terkadang out of control,” kata Yazirwan Uyun, Kepala Bidang Penyiaran KPI Pusat, Kamis (13/11). Menurut dia, ada beberapa hal yang berpotensi dilanggar reality show, yakni masalah privasi, kekerasan, dan ucapan kotor. Mengapa? Karena jalan ceritanya penuh dengan konflik.

Selama Januari-Oktober 2008, KPI Pusat telah menerima 38 pengaduan dan keberatan masyarakat atas tayangan reality show. Namun, KPI baru menemukan satu reality show, yakni Face to Face (antv), yang melanggar UU Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS).
Pelanggaran itu tidak menyangkut privasi, melainkan ucapan kotor. Atas pelanggaran itu, KPI menegur antv pada 11 November lalu. Sejauh ini KPI belum menemukan pelanggaran terkait masalah privasi. ”Menurut kami, sejauh para pemain yang terlibat setuju masalah pribadinya diungkap di televisi, maka tidak ada pelanggaran privasi,” katanya.

Yazirwan mengatakan, di Amerika Serikat, Federal Communication Commission (FCC)—lembaga yang fungsinya sama dengan KPI—mengatur acara reality show. Aturan tersebut melarang eksploitasi anak, pengucapan kata-kata kotor, dan pornografi. Selain itu, FCC juga bisa menghukum pembuat reality show jika ternyata acara itu penuh rekayasa dan dibuat-buat.
Di Indonesia, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur reality show. Jenis acara itu, seperti tayangan lain, tunduk pada UU Penyiaran dan SPS. Kedua aturan itu, antara lain, mengatur pelanggaran atas hak pribadi, kekerasan, makian, penggunaan dan kamera tersembunyi. Akan tetapi, lanjut Yazirwan, tidak semua pasal dalam SPS bersifat operasional. ”Ada beberapa pasal yang multitafsir. Itulah yang harus diubah,” ungkap Yazirwan.
Pengamat media massa, Ashadi Siregar, berpendapat, pengawasan atas tayangan televisi tidak bisa diserahkan seluruhnya kepada KPI. Kaum profesional penyiaran semestinya mengembangkan sendiri kesadaran etik mereka. (Kompas Minggu)